Green Editor Forum Soroti Minimnya Suara Masyarakat Adat dalam Pemberitaan RUU Masyarakat Adat
Jakarta, 27 Juli 2026 – The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Green Editor Forum: Membaca RUU Masyarakat Adat dalam Pemberitaan Media Massa. Forum ini mempertemukan editor media, organisasi masyarakat sipil, anggota DPR RI, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat untuk memperkuat perspektif […]
Seruan Bersama dari Kasepuhan:Pengetahuan Adat Dalam Menjaga dan Menjalankan Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat
Banten, 17 Juli 2026 – Kasepuhan-kasepuhan di Banten Kidul bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan kembali pentingnya pengakuan negara terhadap Masyarakat Adat melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi yang diselenggarakan Kasepuhan Citorek, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan komunitas 15 Kasepuhan di Banten Kidul, Masyarakat […]
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Dorong Fraksi PKS Dukung untuk Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Jakarta, 2 Juli 2026 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat melakukan audiensi dengan anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Nasir Djamil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Koalisi untuk memperkuat dukungan politik sekaligus memastikan pembahasan RUU Masyarakat […]
16 Tahun Menunggu Pengakuan: DPD RI DesakPengesahan RUU Masyarakat Adat
Sudah lebih dari satu setengah dekade Masyarakat Adat menunggu hadirnya payung hukum yang secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Namun hingga hari ini, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih terus tertunda. Di tengah berbagai konflik agraria, perampasan wilayah adat, dan kriminalisasi yang terus terjadi, desakan agar negara segera memenuhi amanat konstitusi kembali menguat. […]
Lembar Fakta 5
Lembar Fakta 4
Lembar Fakta 3
Lembar Fakta 2
Lembar Fakta 1
Free Prior Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat
Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf e antara lain: a. terlibat secara penuh di dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan; b. mendapatkan informasi awal yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah, […]