Mengapa Begitu Sulit Sahkan UU Masyarakat Adat?
Belasan tahun sudah, melewati empat periode masa pemerintahan, Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) belum juga ketuk palu. Tahun 2025, meskipun masuk dalam program legislasi nasional […]
Menanti Tindakan Nyata DPR dan Pemerintah kepada Masyarakat Adat
Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) pada tahun 2025, agar hak-hak Masyarakat Adat dapat diakui dan dilindungi secara […]
Pengesahan RUU Masyarakat Adat Dapat Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Koalisi masyarakat sipil menilai, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Media Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk Keadilan
Sebagai penghubung antara Masyarakat Adat, pembuat kebijakan, dan publik, media memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, media dapat menyoroti tantangan yang dihadapi Masyarakat […]
Masyarakat Adat Tarlawi: Hutan Rusak Sejak Berganti Pengelola
Perwakilan Lembaga Adat Semongko di Kabupaten Bima menilai kerusakan hutan lindung semakin parah. Mendesak pengelolaan dikembalikan ke Pemkab.
Menteri HAM Dukung Penuh RUU Masyarakat Adat untuk Perlindungan Hak dan Pelestarian Budaya
Natalius Pigai menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Siapa Peduli Masyarakat Adat?
Kisah pilu masyarakat adat yang kehilangan lahan warisan leluhur bukan cerita baru di Indonesia. Kisah kelam ini terus berulang dan jejaknya tak kunjung hilang dari Sumatera hingga Papua. Mereka menderita, […]
Anggota Baleg DPR Akui RUU Masyarakat Adat Sudah Sangat Mendesak untuk Dibahas
anggota Badan Legislasi DPR RI, Habib Syarief Muhammad menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sudah sangat mendesak untuk segera dibahas dan disahkan.
80% Keanekaragaman Hayati Dunia Berada di Wilayah Masyarakat Adat
Mufti Fathul Barri, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI), menyebut bahwa 80% keanekaragaman hayati dunia berada di wilayah Masyarakat Adat. Namun, UU KSDAHE di Indonesia justru mengecilkan peran mereka.
Momentum Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat
BRWA Exhibition 2025 menampilkan perjuangan dan kearifan masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya. Sorotan utama adalah foto-foto yang menunjukkan cara masyarakat adat mempertahankan wilayah dan identitas mereka.
English 
Bahasa Indonesia