Perkembangan Advokasi RUU Masyarakat Adat Tahun 2025
RUU Masyarakat Adat (RUU MA) kembali menjadi agenda penting pada tahun 2025 setelah lebih dari satu dekade berulang masuk Prolegnas tanpa pernah disahkan. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum nasional […]
RUU Masyarakat Adat: Mata Rantai yang Terputus dalam Perlindungan Ekologi
Bencana ekologis yang melanda Sumatera pada akhir November dan awal Desember 2025 menjadi refleksi dari kegagalan negara menjaga ruang hidup masyarakat. Data BNPB per 19 Desember 2025 mencatat 3,2 juta […]
Perempuan Adat di Antara Hutan dan RUU yang Tertunda
Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih tertahan di meja legislasi. Di saat negara menunda pengesahan payung hukum yang seharusnya melindungi masyarakat adat, perempuan adat justru terus menghadapi kekerasan dalam bentuk yang […]
DEKLARASI BALI: Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat Adat dan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menulis Deklarasi Bali sebagai komitmen bersama demi hubungan suci antara manusia, leluhur, dan Bumi. Penyampaian deklarasi itu dilakukan setelah agenda Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang […]
Pasal Ranjau KUHP Baru bagi Masyarakat Adat
Januari 2026 UU No.1/2023 tentang KUHP Diterapkan Masyarakat Adat Harus Mengenali Pasal Ranjau yang Dapat Menjerat Upaya Perlawanan Oleh : Veni Siregar, Senior campaigner Kaoem Telapak dan Koordinator Koalisi Kawal […]
Saatnya Negara Menepati Janji pada Masyarakat Adat Papua
Di tengah hingar bingar politik nasional dan agenda pembangunan yang terus bergulir, suara masyarakat adat Papua nyaris tak terdengar. Namun pada 31 Juli 2025, dari Sorong, gema itu muncul kembali: […]
Masyarakat Adat dan Pancasila: Refleksi dan Ujian Implementasi
Indonesia bukan sekedar negara yang memiliki banyak pulau, bukan juga sekedar mosaik geografis yang terbentang luas dari sabang hingga merauke, tetapi juga merupakan tempat hidup ribuan budaya dengan Masyarakat Adat […]
Menagih Janji Negara: Kegentingan Undang-Undang Masyarakat Adat Disahkan
Hampir tiga dekade sejak reformasi bergulir namun masyarakat adat di Indonesia masih menunggu janji konstitusi yang belum ditunaikan, yaitu pengakuan dan perlindungan secara utuh oleh negara. Pasal 18B ayat (2) […]
Resume of Advocacy Consolidation Coalition to Monitor Indigenous Peoples Bill
Resume Konsolidasi Advokasi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Hotel Akmani Jakarta, 24-25 Juli 2024 REFLEKSI Pengalaman advokasi draft Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) tahun 2014 penting dijadikan […]
UNDERSTANDING TRADITIONAL RIGHTS IN ARTICLE 18B PARAGRAPH 2 OF THE 1945 CONSTITUTION
MEMAHAMI HAK-HAK TRADISIONAL DI PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945 Oleh: Erwin Dwi Kristianto[1] Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, tidak ditemukan frasa “hak-hak tradisional”, yang ada adalah frasa hak […]
English 
Bahasa Indonesia