JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2026 – Komitmen DPR RI dalam melindungi hak-hak konstitusional Masyarakat Adat kembali dipertanyakan. Meski Pimpinan DPR RI telah menjanjikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) di tahun 2026, hingga pertengahan September, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI belum menerbitkan draf Resmi RUU tersebut.

Setelah 16 tahun menanti, Masyarakat Adat masih menghadapi ketidakpastian hukum atas pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Alih-alih menerbitkan UU yang komprehensif, DPR RI justru berhadapan dengan persoalan pengaturan Masyarakat Adat yang masih berlangsung secara parsial dan sektoral melalui RUU Kehutanan dan RUU Pengaturan Reforma Agraria.

Meskipun RUU Masyarakat Adat telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 sebagai usulan Baleg, dan Panitia Kerja (Panja) RUU MA telah dibentuk sejak Februari 2026. Namun, pembentukan Panja tersebut belum diikuti kemajuan substansial yang dapat dipantau publik. Kunjungan kerja Baleg ke sembilan provinsi yang ditujukan untuk memperkuat substansi RUU MA juga belum disertai hasil yang memadai.

Siti Rakhma Mary, Tim Substansi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, menegaskan bahwa pembahasan RUU Masyarakat Adat bukan sekadar pilihan politik, melainkan mandat konstitusi. Terlebih, terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berkekuatan hukum tetap dan memperkuat urgensi pembentukan undang-undang yang mengakui serta menjamin hak-hak Masyarakat Adat. “Pasca-pengesahan UU PPRT, Pimpinan DPR RI berjanji akan segera mengesahkan RUU MA. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif,” tegas Bariq.

Meski menjadi pekerjaan rumah DPR RI, RUU MA belum menunjukkan kemajuan legislasi yang sebanding dengan urgensi perlindungan hak Masyarakat Adat. Hal ini dapat jelas jika dibandingkan dengan RUU Pengaturan Reforma Agraria. RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat bergerak maju dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat. RUU Reforma Agraria tercatat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 27 Agustus 2026, dan kini sudah memasuki tahapan pembahasan oleh DPR RI bersama Pemerintah dan dijadwalkan untuk disahkan dalam rapat paripurna pada 22 September 2026.

Bariq Satyabagaskara, Tim Advokasi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, menyampaikan bahwa Koalisi Kawal RUU MA memandang proses legislasi RUU Pengaturan Reforma Agraria perlu berjalan dengan lebih partisipatif dan inklusif. “DPR RI wajib membuka ruang dialog yang partisipatif dengan melibatkan komunitas adat, perempuan adat di tingkat tapak. Pelibatan mereka penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada substansi normatif, tetapi juga menjawab kebutuhan dan realitas Masyarakat Adat. RUU

Pengaturan Reforma Agraria harus disusun secara selaras dengan RUU Masyarakat Adat agar dapat memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat, termasuk hak ulayat.”

Masyarakat Adat Penjaga Ruang Hidup Indonesia

Devi Anggraini, Ketua PEREMPUAN AMAN, menegaskan bahwa mandeknya proses legislasi RUU Masyarakat Adat memiliki dampak nyata terhadap kehidupan komunitas adat. “Terutama perempuan dan anak-anak menjadi korban pertama dari bencana ekologis. Setelah dihantam banjir bandang pada November 2025, kini mereka harus menghirup racun kabut asap akibat Karhutla yang dipicu oleh kerusakan masif di Area Penggunaan Lain (APL), wilayah Pertanian Lahan Kering Campur, serta area konsesi korporasi kelapa sawit, pertambangan, dan hutan tanaman industri (wood-pulp). Situasi ini semakin memperburuk kondisi dan kerentanan perempuan adat serta anak-anak.”

Dalam penelitian PEREMPUAN AMAN mengenai kekerasan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam, 39,5% responden menyatakan bahwa saat terjadi bencana atau konflik, perempuan lebih banyak menjalankan peran domestik, termasuk merawat anggota keluarga yang sakit. Sebanyak 23,5% lainnya menyebut perempuan berperan sebagai penyedia air, bahan makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, hanya 5% responden yang melihat perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di tengah ketimpangan peran tersebut, terdapat fakta lain yang menunjukkan pentingnya melihat Masyarakat Adat sebagai penjaga ruang hidup. Berdasarkan data BMKG Kaltara dan BPBD Kabupaten Bulungan per 1 September 2026, wilayah yang menjadi kantong Masyarakat Adat terpantau bersih dari titik panas (hotspot), sementara 214 titik panas terdeteksi di Kabupaten Bulungan, terutama di wilayah pesisir timur. Temuan ini menunjukkan adanya praktik pengelolaan ruang hidup masyarakat adat yang penting untuk diakui dan dipelajari. Namun, di saat yang sama, Masyarakat Adat terutama perempuan masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari intimidasi dan kriminalisasi hingga ancaman terhadap wilayah adat mereka.

Untuk itu, pembahasan RUU Masyarakat Adat perlu disegerakan. Pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat bukan sekadar soal status hukum, tetapi juga tentang memastikan mereka yang selama ini menjaga ruang hidup memiliki hak, perlindungan, dan posisi yang setara dalam menentukan masa depan wilayahnya. Tanpa kepastian hukum, Masyarakat Adat akan terus berada dalam situasi rentan menjaga ruang hidupnya, tetapi pada saat yang sama berhadapan dengan intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan wilayah adat.

Tentang Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil, komunitas Masyarakat Adat, akademisi, dan individu yang berkomitmen mengawal proses legislasi dan mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kontak Media:

Fikri | Tim Kampanye Koalisi Kawal RUU MA (0812-9069-6507)

Yael Stefany | Tim Kampanye Koalisi Kawal RUU MA (0812-7899-5448)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *