Jakarta, 27 Juli 2026 – The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Green Editor Forum: Membaca RUU Masyarakat Adat dalam Pemberitaan Media Massa. Forum ini mempertemukan editor media, organisasi masyarakat sipil, anggota DPR RI, akademisi, dan perwakilan

Banten, 17 Juli 2026 – Kasepuhan-kasepuhan di Banten Kidul bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan kembali pentingnya pengakuan negara terhadap Masyarakat Adat melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi yang diselenggarakan Kasepuhan Citorek, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan komunitas 15

Jakarta, 2 Juli 2026 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat melakukan audiensi dengan anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Nasir Djamil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Koalisi untuk memperkuat dukungan politik

Bandung, 25 Februari 2026 — Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan kembali urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan komunitas Masyarakat Adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, serta perwakilan legislatif untuk memperkuat dukungan

Masyarakat Adat 16 Tahun Tanpa Payung Hukum: Ancaman & Kriminalisasi Terus Berlanjut Segera #SahkanRUUMasyarakatAdat. Jakarta, 20 Januari 2026 – Selama 16 tahun, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) dibahas tanpa kepastian pengesahan. Di tengah kebuntuan legislasi tersebut, Masyarakat Adat justru menghadapi peningkatan konPik agraria, kriminalisasi, serta perampasan wilayah adat yang

Jakarta, 18 Desember 2024 – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) pada tahun 2025, agar hak-hak Masyarakat Adat dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Saat ini, RUU Masyarakat Adat telah masuk kembali dalam daftar Program