This paper explores the original intent of the phrase “traditional rights” in the post-amendment 1945 Constitution, referring to its relation to “original rights” before the amendment. The analysis is drawn from HuMa Indonesia’s (2020) study on the legal framework for customary forests and the recognition of Indigenous Peoples’ rights.
Publication
- Hikmawan Pasalo
- 30 June, 2025
- 6:19 pm
Hampir tiga dekade sejak reformasi bergulir namun masyarakat adat di Indonesia masih menunggu janji konstitusi yang belum ditunaikan yaitu pengakuan dan perlindungan secara utuh oleh negara Pasal 18B ayat 2