Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat adalah gabungan lebih dari 65 organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen mengawal lahirnya Undang-Undang Masyarakat Adat.
Kami terbentuk untuk mendorong pengakuan hukum yang adil dan menyeluruh terhadap hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia, sebagai wujud penghormatan terhadap identitas, tanah, budaya, dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.
Didorong oleh lambannya pengakuan negara dan terus berlangsungnya konflik serta kriminalisasi terhadap komunitas adat, koalisi ini menjadi wadah perjuangan kolektif lintas sektor. Kami percaya bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat adalah langkah penting untuk menghadirkan keadilan ekologis, sosial, dan konstitusional di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
6 Poin Penting RUU Masyarakat Adat
Hukum & Konstitusi
Menegaskan pengakuan negara terhadap Masyarakat Adat sebagaimana amanat Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK 35/2012.
Lingkungan & Ekologi
Melindungi hutan adat sebagai bagian penting dari ekosistem yang dikelola lestari oleh komunitas adat.
Hak Asasi Manusia (HAM)
Menjamin hak hidup, budaya, tanah, dan sumber daya yang diwariskan secara kolektif oleh Masyarakat Adat.
Budaya & Identitas
Melestarikan nilai, bahasa, seni, dan kearifan lokal sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai.
Keadilan Sosial & Ekonomi
Memberikan ruang bagi pengelolaan sumber daya berbasis komunitas demi kesejahteraan yang berkelanjutan.
Perlindungan dari Kriminalisasi
Mencegah perampasan tanah, konflik agraria, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pemimpinnya.
Perwakilan masyarakat adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.
Audiensi dengan Kementrian HAM Republik Indonesia guna Mendukung Percepatan Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat
Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti aksi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASA) di gedung DPR RI dan Istana Negara pada Jum’at, 11 Oktober 2024.
Audiensi Koalisi RUU Masyarakat Adat dengan ketua Komnas HAM, Kamis, 3 Juli 2025.
Penyerahan NA dan Draf RUU Masyarakat Adat usulan Koalisi kepada Wamen HAM, Senin 28 Juli 2025.
Dialog Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat Fraksi PKB DPR RI bersama Koalisi.
Bahasa Indonesia 
English