The Coalition to Monitor the Indigenous Peoples Bill is a coalition of more than 65 civil society organizations committed to monitoring the birth of the Indigenous Peoples Law.
We were formed to encourage fair and comprehensive legal recognition of the rights of Indigenous Peoples in Indonesia, as a form of respect for the identity, land, culture, and local wisdom that have been passed down from generation to generation.
Driven by the slow state recognition and ongoing conflicts and criminalization of indigenous communities, this coalition has become a forum for collective struggle across sectors. We believe that the ratification of the Indigenous Peoples Bill is an important step towards bringing ecological, social, and constitutional justice to the life of the nation and state.
6 Key Points Indigenous Peoples Bill
Law & Constitution
Affirming the state's recognition of Indigenous Peoples as mandated by Article 18B of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision 35/2012.
Environment & Ecology
Protecting customary forests as an important part of the ecosystem that is sustainably managed by indigenous communities.
Human Rights (HAM)
Guarantee the rights to life, culture, land and resources inherited collectively by Indigenous Peoples.
Culture & Identity
Preserving local values, languages, arts and wisdom as invaluable national treasures.
Social & Economic Justice
Providing space for community-based resource management for sustainable well-being.
Protection from Criminalization
Prevent land grabbing, agrarian conflicts, and criminalization of indigenous communities and their leaders.
Deklarasi Bersama Masyarakat Adat Kalimantan Barat dalam Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat Pada 8 Agustus 2025 menjelang perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia Masyarakat Adat Komunitas Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil
Banjarbaru 13 Agustus 2025 Pasca diketahui seluas 119 779 hektar pegunungan Meratus diusulkan menjadi Taman Nasional Masyarakat Adat di Pegunungan Meratus serta masyarakat sipil di Kalimantan Selatan melakukan penolakan atas usulan
Lindungi Hak Masyarakat Adat dalam Menopang Kedaulatan Pangan Nusantara dan Menjaga Keanekaragaman Hayati Dunia Bogor 9 Agustus 2025 Bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia Badan Registrasi Wilayah
Di tengah hingar bingar politik nasional dan agenda pembangunan yang terus bergulir suara masyarakat adat Papua nyaris tak terdengar Namun pada 31 Juli 2025 dari Sorong gema itu muncul kembali
Jakarta 31 Juli 2025 Sudah tujuh bulan sejak RUU Masyarakat Adat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 namun hingga kini belum terlihat kemajuan berarti di Badan Legislasi DPR RI
Sajogyo Institute Bogor Dalam diskusi publik bertajuk RUU Masyarakat Adat dan Jalan Pulang Daulat Pangan yang diselenggarakan di Sajogyo Institute pada 21 Juli 2025 para narasumber dari berbagai latar
Jakarta 26 Mei 2025 Hingga kini Rancangan Undang undang Masyarakat Adat yang menjadi mandat putusan MK 35 tidak kunjung disahkan Kegagalan pemerintah dalam menjalankan putusan MK 35 memberikan dampak negatif bagi
Selasa 27 Mei 2025 Orang muda di Indonesia terlibat aktif dalam perubahan perubahan besar seperti ketika awal revolusi kejatuhan rezim Sukarno dan Suharto hingga pergolakan politik lainnya Tidak terkecuali yang dialami
Jakarta 28 Mei 2025 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat bersama Yayasan PUSAKA dan sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menggelar Diskusi Publik Nasional bertajuk Pengakuan Hampa Hak Evaluasi Pengakuan Masyarakat
Indonesia bukan sekedar negara yang memiliki banyak pulau bukan juga sekedar mosaik geografis yang terbentang luas dari sabang hingga merauke tetapi juga merupakan tempat hidup ribuan budaya dengan Masyarakat Adat
Galeri ini berisi momen-momen penting perjuangan Koalisi RUU Masyarakat Adat, mulai dari aksi damai, diskusi, hingga media briefing. Semua kegiatan ini adalah bagian dari upaya kolektif untuk mendorong pengesahan undang-undang yang adil dan berpihak pada pengakuan serta perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di seluruh Indonesia.
Audience with the Ministry of Human Rights of the Republic of Indonesia to Support the Acceleration of the Ratification of the Indigenous Peoples Law
Perwakilan masyarakat adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.
Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti aksi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASA) di gedung DPR RI dan Istana Negara pada Jum’at, 11 Oktober 2024.
Audiensi Koalisi RUU Masyarakat Adat dengan ketua Komnas HAM, Kamis, 3 Juli 2025.
Penyerahan NA dan Draf RUU Masyarakat Adat usulan Koalisi kepada Wamen HAM, Senin 28 Juli 2025.
English