The Coalition to Monitor the Indigenous Peoples Bill is a coalition of more than 65 civil society organizations committed to monitoring the birth of the Indigenous Peoples Law.
We were formed to encourage fair and comprehensive legal recognition of the rights of Indigenous Peoples in Indonesia, as a form of respect for the identity, land, culture, and local wisdom that have been passed down from generation to generation.
Driven by the slow state recognition and ongoing conflicts and criminalization of indigenous communities, this coalition has become a forum for collective struggle across sectors. We believe that the ratification of the Indigenous Peoples Bill is an important step towards bringing ecological, social, and constitutional justice to the life of the nation and state.
6 Key Points Indigenous Peoples Bill
Law & Constitution
Affirming the state's recognition of Indigenous Peoples as mandated by Article 18B of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision 35/2012.
Environment & Ecology
Protecting customary forests as an important part of the ecosystem that is sustainably managed by indigenous communities.
Human Rights (HAM)
Guarantee the rights to life, culture, land and resources inherited collectively by Indigenous Peoples.
Culture & Identity
Preserving local values, languages, arts and wisdom as invaluable national treasures.
Social & Economic Justice
Providing space for community-based resource management for sustainable well-being.
Protection from Criminalization
Prevent land grabbing, agrarian conflicts, and criminalization of indigenous communities and their leaders.
Hampir tiga dekade sejak reformasi bergulir namun masyarakat adat di Indonesia masih menunggu janji konstitusi yang belum ditunaikan yaitu pengakuan dan perlindungan secara utuh oleh negara Pasal 18B ayat 2
Resume Konsolidasi Advokasi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Hotel Akmani Jakarta 24 25 Juli 2024 REFLEKSI Pengalaman advokasi draft Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat RUU Masyarakat Adat tahun 2014 penting dijadikan
MEMAHAMI HAK HAK TRADISIONAL DI PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945 Oleh Erwin Dwi Kristianto 1 Dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak ditemukan frasa hak hak tradisional yang ada adalah frasa hak
Presiden Joko Widodo menunjukkan kecenderungan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan pembangunannya Fenomena politik ini menempatkan Jokowi pada orientasi pembangunan baru yang disebut ilmuan politik Australia Eve Warbutron 2016 the new
Naskah ini menelusuri original intent frasa hak hak tradisional dalam UUD 1945 pasca amandemen merujuk pada kaitannya dengan hak asal usul sebelum amandemen Analisis diambil dari studi HuMa Indonesia 2020 tentang kerangka hukum
30 Desember 2024 lalu Pemerintah memutuskan berancang ancang menghentikan impor pangan khususnya beras gula jagung dan garam Kebijakan ini secara langsung menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengejar swasembada pangan dan
Apakah Masyarakat Adat memiliki pengetahuan Apakah Masyarakat Adat menguasai teknologi Dua pertanyaan ini muncul karena banyak banyak orang salah kaprah dalam melihat keberadaan masyarakat adat Pertama ada anggapan bahwa masyakat
Rancangan Undang Undang RUU Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam prolegnas tahun 2025 Tepatnya nomor urut 31 prolegnas prioritas Sejak tahun 2009 RUU Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan dan masuk dalam
Jakarta 8 Mei 2025 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini 7 Mei 2025 mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No 32 Tahun
Pada tanggal 2 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang lanjutan pemeriksaan perkara Nomor 132 PUU XXII 2024 terkait pengujian formil Undang Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5
Galeri ini berisi momen-momen penting perjuangan Koalisi RUU Masyarakat Adat, mulai dari aksi damai, diskusi, hingga media briefing. Semua kegiatan ini adalah bagian dari upaya kolektif untuk mendorong pengesahan undang-undang yang adil dan berpihak pada pengakuan serta perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di seluruh Indonesia.
Audience with the Ministry of Human Rights of the Republic of Indonesia to Support the Acceleration of the Ratification of the Indigenous Peoples Law
Perwakilan masyarakat adat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.
Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti aksi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASA) di gedung DPR RI dan Istana Negara pada Jum’at, 11 Oktober 2024.
Audiensi Koalisi RUU Masyarakat Adat dengan ketua Komnas HAM, Kamis, 3 Juli 2025.
Penyerahan NA dan Draf RUU Masyarakat Adat usulan Koalisi kepada Wamen HAM, Senin 28 Juli 2025.
English