Menanti Tindakan Nyata DPR dan Pemerintah kepada Masyarakat Adat

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

PUBLIKASI

Menanti Tindakan Nyata DPR dan Pemerintah kepada Masyarakat Adat

gakorpan.com
19 Desember, 2025
8:55 pm

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) pada tahun 2025, agar hak-hak Masyarakat Adat dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif.

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

PrevSebelumnyaPengesahan RUU Masyarakat Adat Dapat Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

SelanjutnyaMengapa Begitu Sulit Sahkan UU Masyarakat Adat?Next

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Publikasi

Bambang Tri Daxoko
27 Mei, 2025
9:05 pm

Keresahan Pemuda Kasepuhan terhadap Ketidakpastian Hak Masyarakat Adat

Rancangan Undang Undang RUU Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam prolegnas tahun 2025 Tepatnya nomor urut 31 prolegnas prioritas Sejak tahun 2009 RUU Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan dan masuk dalam

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
8 Mei, 2025
9:42 am

Uji Formil UU KSDAHE & Pentingnya Pengakuan Serta Perlindungan Masyarakat Adat

Jakarta 8 Mei 2025 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini 7 Mei 2025 mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No 32 Tahun

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
2 Mei, 2025
10:44 pm

Minim Partisipasi dan Transparansi: Tim Advokasi Konservasi Berkeadilan Hadirkan Saksi Masyarakat Adat dan Pemantau Parlemen di Sidang Uji Formil UU KSDAHE

Pada tanggal 2 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang lanjutan pemeriksaan perkara Nomor 132 PUU XXII 2024 terkait pengujian formil Undang Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5

Baca Lebih Lanjut