16 Tahun Menunggu Pengakuan: DPD RI DesakPengesahan RUU Masyarakat Adat
Sudah lebih dari satu setengah dekade Masyarakat Adat menunggu hadirnya payung hukum yang secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Namun hingga hari ini, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih terus tertunda. Di tengah berbagai konflik agraria, perampasan wilayah adat, dan kriminalisasi yang terus terjadi, desakan agar negara segera memenuhi amanat konstitusi kembali menguat. […]
Free Prior Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat
Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf e antara lain: a. terlibat secara penuh di dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan; b. mendapatkan informasi awal yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah, […]
Mewujudkan Pengakuan Utuh: Urgensi Pengaturan Hak Kolektif Perempuan Adat dalam RUU Masyarakat Adat
Perempuan Adat Sebagai Pelestari Pengetahuan dan Merawat Kehidupan Perempuan adat berperan sebagai penjaga keadilan antar generasi melalui transfer pengetahuan dan praktik kehidupan sehari-hari kepada generasi muda adat. Mereka adalah “sekolah kehidupan” yang menyimpan dan mewariskan pengetahuan tentang tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam sekaligus menjaga ekosistem alam tetap terpelihara. Alam dan hutan sebagai sumber kehidupan […]
Pemulihan, Restitusi dan Kompensasi
A. Rekomendasi Secara khusus, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat sejalan dengan Inkuiri Nasional Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia, sebagai berikut: B. Pengantar Catatan akhir tahun AMAN 2025, terdapat 135 kasus perampasan wilayah adat dengan total luas 3,6 juta hektar, terdiri dari […]
Masyarakat Adat dan Keindonesiaan: Akar yang Menjaga Bangsa
Masyarakat Adat yang terdiri dari Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional adalah sekelompok orang yang sebagian atau seluruhnya memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografiss tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adatnya dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, […]
Perempuan Adat di Antara Hutan dan RUU yang Tertunda
Ditulis oleh: Agetha Lestari Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih tertahan di meja legislasi. Di saat negara menunda pengesahan payung hukum yang seharusnya melindungi masyarakat adat, perempuan adat justru terus menghadapi kekerasan dalam bentuk yang paling sunyi. Kekerasan itu tidak selalu hadir sebagai pukulan atau luka Jsik, melainkan menjelma menjadi perampasan ruang hidup, konLik agraria, dan […]
RUU Masyarakat Adat: Mata Rantai yang Terputus dalam Perlindungan Ekologi
Ditulis oleh: Agetha Lestari Bencana ekologis yang melanda Sumatera pada akhir November dan awal Desember 2025 menjadi reJeksi dari kegagalan negara menjaga ruang hidup masyarakat. Data BNPB per 19 Desember 2025 mencatat 3,2 juta jiwa terdampak, 1.068 orang meninggal, 190 orang masih hilang, dan hampir satu juta warga mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera […]
Perkembangan Advokasi RUU MA tahun 2025
RUU Masyarakat Adat (RUU MA) kembali menjadi agenda penting pada tahun 2025 setelah lebih dari satu dekade berulang masuk Prolegnas tanpa pernah disahkan. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum nasional yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia, sekaligus menyelaraskan lebih dari 20 regulasi sektoral yang selama ini tumpang tindih. Sepanjang tahun 2025, […]
Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat Adat dan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menulis Deklarasi Bali sebagai komitmen bersama demi hubungan suci antara manusia, leluhur, dan Bumi. Penyampaian deklarasi itu dilakukan setelah agenda Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Region Bali di Hotel Neo, Kota Denpasar, pada Jumat (30/10/2025). Sejumlah poin dalam deklarasi percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat. Satu di antaranya mendesak Pemerintah Pusat, […]
Pasal Ranjau KUHP Baru bagi Masyarakat Adat
Ditulis oleh: Veni Siregar, Senior campaigner Kaoem Telapak dan Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Januari 2026 UU No.1/2023 tentang KUHP Diterapkan Masyarakat Adat Harus Mengenali Pasal Ranjau yang Dapat Menjerat Upaya Perlawanan Penghormatan, pengakuan, dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat dengan tegas termuat dalam amandemen UUD 1945 yang tercantum di dalam Pasal 18 B […]