Policy Brief: Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

Dokumen Kebijakan

Policy Brief: Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Tim Koalisi
21 Juli, 2025
9:34 pm

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

PrevSebelumnyaPolicy Brief: Menjalin Benang Konstirusi Menuju Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

SelanjutnyaPolicy Brief: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHENext

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Siaran Pers

Tim Koalisi
5 Desember, 2024
10:58 pm

RUU Masyarakat Adat: Kunci Keberhasilan Konservasi Pasca COP16

Jakarta 5 Desember 2024 Pasca Konferensi Dunia Keanekaragaman Hayati COP16 yang berlangsung pada 1 November 2024 di Cali Kolombia urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat di Indonesia semakin mendesak Pengakuan

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
12 November, 2024
11:21 pm

BADAN PERMANEN 8J HASIL CBD COP 16: NASIB KONSERVASI INDONESIA JIKA TANPA PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT

Jakarta 12 November 2024 Sejumlah organisasi masyarakat sipil dari Indonesia turut aktif dalam pertemuan Konferensi Para Pihak COP ke 16 Konvensi Keanekaragaman Hayati CBD mengajukan tiga poin penting dalam dorongannya 1

Baca Lebih Lanjut