Ikuti kabar terbaru, cerita inspiratif, dan analisis mendalam seputar perjuangan pengesahan RUU Masyarakat Adat, aksi-aksi komunitas adat, serta langkah nyata untuk mewujudkan keadilan ekologis dan sosial di seluruh nusantara
Di tengah hingar bingar politik nasional dan agenda pembangunan yang terus bergulir suara masyarakat adat Papua nyaris tak terdengar Namun pada 31 Juli 2025 dari Sorong gema itu muncul kembali
Indonesia bukan sekedar negara yang memiliki banyak pulau bukan juga sekedar mosaik geografis yang terbentang luas dari sabang hingga merauke tetapi juga merupakan tempat hidup ribuan budaya dengan Masyarakat Adat
Hampir tiga dekade sejak reformasi bergulir namun masyarakat adat di Indonesia masih menunggu janji konstitusi yang belum ditunaikan yaitu pengakuan dan perlindungan secara utuh oleh negara Pasal 18B ayat 2
Resume Konsolidasi Advokasi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Hotel Akmani Jakarta 24 25 Juli 2024 REFLEKSI Pengalaman advokasi draft Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat RUU Masyarakat Adat tahun 2014 penting dijadikan
Deklarasi Bersama Masyarakat Adat Kalimantan Barat dalam Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat Pada 8 Agustus 2025 menjelang perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia Masyarakat Adat Komunitas Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil
Banjarbaru 13 Agustus 2025 Pasca diketahui seluas 119 779 hektar pegunungan Meratus diusulkan menjadi Taman Nasional Masyarakat Adat di Pegunungan Meratus serta masyarakat sipil di Kalimantan Selatan melakukan penolakan atas usulan
Lindungi Hak Masyarakat Adat dalam Menopang Kedaulatan Pangan Nusantara dan Menjaga Keanekaragaman Hayati Dunia Bogor 9 Agustus 2025 Bertepatan dengan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia Badan Registrasi Wilayah
Jakarta 31 Juli 2025 Sudah tujuh bulan sejak RUU Masyarakat Adat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 namun hingga kini belum terlihat kemajuan berarti di Badan Legislasi DPR RI
Naskah ini menelusuri original intent frasa hak hak tradisional dalam UUD 1945 pasca amandemen merujuk pada kaitannya dengan hak asal usul sebelum amandemen Analisis diambil dari studi HuMa Indonesia 2020 tentang kerangka hukum
Bahasa Indonesia