Koalisi Masyarakat Sipil usul 9 poin untuk RUU Masyarakat Adat

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

PUBLIKASI

Koalisi Masyarakat Sipil usul 9 poin untuk RUU Masyarakat Adat

Antara News
16 Desember, 2025
12:45 pm

Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan sembilan poin untuk diatur dalam RUU Masyarakat Adat pada rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/11). Kesembilan usulan tersebut meliputi tata cara pengadministrasian hingga penegakan hukum.

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

PrevSebelumnyaLegislator PKS Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan, Negara Harus Berpihak

SelanjutnyaKuatkan Sistem Ekonomi, Realisasikan UU Masyarakat AdatNext

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Siaran Pers

Tim Koalisi
10 Oktober, 2025
6:42 pm

Siaran Pers: Ekonomi Kerakyatan dan Pengakuan Masyarakat Adat

Jakarta 8 Oktober 2025 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggelar Diskusi Publik bertajuk Ekonomi Kerakyatan dan Pengakuan Masyarakat Adat di SleepLess Owl Jakarta Selatan Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
20 Agustus, 2025
4:16 pm

Siaran Pers: Deklarasi Masyarakat Kalimantan Barat dalam Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Deklarasi Bersama Masyarakat Adat Kalimantan Barat dalam Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat Pada 8 Agustus 2025 menjelang perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia Masyarakat Adat Komunitas Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Aliansi Meratus
14 Agustus, 2025
7:54 pm

Siaran Pers Usulan Penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus: Kedok Perampasan Wilayah Adat

Banjarbaru 13 Agustus 2025 Pasca diketahui seluas 119 779 hektar pegunungan Meratus diusulkan menjadi Taman Nasional Masyarakat Adat di Pegunungan Meratus serta masyarakat sipil di Kalimantan Selatan melakukan penolakan atas usulan

Baca Lebih Lanjut