Legislator PKS Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan, Negara Harus Berpihak

Skip to content

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Search

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Menu

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

PUBLIKASI

Legislator PKS Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan, Negara Harus Berpihak

Sinpo.id
16 Desember, 2025
12:40 pm

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang. Payung hukum ini harus menguatkan keberpihakan kepada masyarakat adat.

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

X

PrevSebelumnyaKoalisi soroti penting masukan pemberdayaan dalam RUU Masyarakat Adat

SelanjutnyaKoalisi Masyarakat Sipil usul 9 poin untuk RUU Masyarakat AdatNext

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Siaran Pers

Tim Koalisi
24 Desember, 2025
12:17 pm

PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT PADA 2025: Menanti Tindakan Nyata DPR dan Pemerintah kepada Masyarakat Adat

Jakarta 18 Desember 2024 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat RUU MA pada tahun 2025 agar hak hak

Baca Lebih Lanjut

Publikasi

Gita Dwilaksmi Ramadhani, S.H., C.L.D.
24 Desember, 2025
11:44 am

Perkembangan Advokasi RUU Masyarakat Adat Tahun 2025

RUU Masyarakat Adat RUU MA kembali menjadi agenda penting pada tahun 2025 setelah lebih dari satu dekade berulang masuk Prolegnas tanpa pernah disahkan RUU ini diharapkan menjadi payung hukum nasional

Baca Lebih Lanjut

Publikasi

Agetha Lestari
24 Desember, 2025
11:27 am

RUU Masyarakat Adat: Mata Rantai yang Terputus dalam Perlindungan Ekologi

Bencana ekologis yang melanda Sumatera pada akhir November dan awal Desember 2025 menjadi refleksi dari kegagalan negara menjaga ruang hidup masyarakat Data BNPB per 19 Desember 2025 mencatat 3 2 juta

Baca Lebih Lanjut