Legislator PKS Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan, Negara Harus Berpihak

Skip to content

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Search

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Menu

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

PUBLIKASI

Legislator PKS Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan, Negara Harus Berpihak

Sinpo.id
16 Desember, 2025
12:40 pm

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang. Payung hukum ini harus menguatkan keberpihakan kepada masyarakat adat.

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

X

PrevSebelumnyaKoalisi soroti penting masukan pemberdayaan dalam RUU Masyarakat Adat

SelanjutnyaKoalisi Masyarakat Sipil usul 9 poin untuk RUU Masyarakat AdatNext

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Siaran Pers

Tim Koalisi
8 Mei, 2025
9:42 am

Uji Formil UU KSDAHE & Pentingnya Pengakuan Serta Perlindungan Masyarakat Adat

Jakarta 8 Mei 2025 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini 7 Mei 2025 mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No 32 Tahun

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
2 Mei, 2025
10:44 pm

Minim Partisipasi dan Transparansi: Tim Advokasi Konservasi Berkeadilan Hadirkan Saksi Masyarakat Adat dan Pemantau Parlemen di Sidang Uji Formil UU KSDAHE

Pada tanggal 2 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang lanjutan pemeriksaan perkara Nomor 132 PUU XXII 2024 terkait pengujian formil Undang Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
22 April, 2025
10:40 pm

Dukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Akademisi dan Mahasiswa Suarakan Keadilan bagi Masyarakat Adat

Depok 22 April 2025 Sebanyak lebih dari 100 peserta dari berbagai pihak atau instansi antusias mengikuti diskusi publik bertajuk Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat Bentuk Pengakuan Keadilan dan Penghormatan

Baca Lebih Lanjut