Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Masih Berlapis dan Sektoral

Skip to content

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Search

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Menu

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

PUBLIKASI

Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Masih Berlapis dan Sektoral

Media Indonesia
16 Desember, 2025
11:52 am

KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral. Mekanisme pengakuan yang rumit ini dinilai menjadi hambatan utama bagi masyarakat adat untuk memperoleh hak-hak hukumnya secara utuh.

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

X

PrevSebelumnyaEva Monalisa: RUU Masyarakat Hukum Adat Harus Diperjuangkan

SelanjutnyaAudiensi Baleg bahas RUU Masyarakat Hukum AdatNext

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Publikasi

Bambang Tri Daxoko
27 Mei, 2025
9:05 pm

Keresahan Pemuda Kasepuhan terhadap Ketidakpastian Hak Masyarakat Adat

Rancangan Undang Undang RUU Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam prolegnas tahun 2025 Tepatnya nomor urut 31 prolegnas prioritas Sejak tahun 2009 RUU Masyarakat Hukum Adat telah diusulkan dan masuk dalam

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
8 Mei, 2025
9:42 am

Uji Formil UU KSDAHE & Pentingnya Pengakuan Serta Perlindungan Masyarakat Adat

Jakarta 8 Mei 2025 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat hari ini 7 Mei 2025 mengadakan media briefing untuk menyampaikan urgensi dan perkembangan uji formil terhadap UU No 32 Tahun

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
2 Mei, 2025
10:44 pm

Minim Partisipasi dan Transparansi: Tim Advokasi Konservasi Berkeadilan Hadirkan Saksi Masyarakat Adat dan Pemantau Parlemen di Sidang Uji Formil UU KSDAHE

Pada tanggal 2 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang lanjutan pemeriksaan perkara Nomor 132 PUU XXII 2024 terkait pengujian formil Undang Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5

Baca Lebih Lanjut