MEMAHAMI HAK-HAK TRADISIONAL DI PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945

Skip to content

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Search

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Menu

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

PUBLIKASI

MEMAHAMI HAK-HAK TRADISIONAL DI PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945

Tim Koalisi
28 Mei, 2025
11:40 am

Naskah ini menelusuri original intent frasa “hak-hak tradisional” dalam UUD 1945 pasca-amandemen, merujuk pada kaitannya dengan “hak asal-usul” sebelum amandemen. Analisis diambil dari studi HuMa Indonesia (2020) tentang kerangka hukum hutan adat dan pengakuan hak Masyarakat Adat.

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

X

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Siaran Pers

Tim Koalisi
2 Mei, 2025
10:44 pm

Minim Partisipasi dan Transparansi: Tim Advokasi Konservasi Berkeadilan Hadirkan Saksi Masyarakat Adat dan Pemantau Parlemen di Sidang Uji Formil UU KSDAHE

Pada tanggal 2 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar sidang lanjutan pemeriksaan perkara Nomor 132 PUU XXII 2024 terkait pengujian formil Undang Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
22 April, 2025
10:40 pm

Dukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Akademisi dan Mahasiswa Suarakan Keadilan bagi Masyarakat Adat

Depok 22 April 2025 Sebanyak lebih dari 100 peserta dari berbagai pihak atau instansi antusias mengikuti diskusi publik bertajuk Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat Bentuk Pengakuan Keadilan dan Penghormatan

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
17 April, 2025
10:26 pm

“Hak-Hak Tradisional” Dalam Konstitusi: Saatnya RUU Masyarakat Adat Disahkan

Jakarta Kamis 17 April 2025 Dalam semangat memperjuangkan keadilan konstitusional dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat di Indonesia Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyelenggarakan Diskusi Publik Hak Hak Tradisional Masyarakat

Baca Lebih Lanjut