Policy Brief: Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

Dokumen Kebijakan

Policy Brief: Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Tim Koalisi
21 Juli, 2025
9:34 pm

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

PrevSebelumnyaPolicy Brief: Menjalin Benang Konstirusi Menuju Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia

SelanjutnyaPolicy Brief: Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHENext

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Publikasi

Tim Koalisi
25 Oktober, 2025
9:55 pm

Pasal Ranjau KUHP Baru bagi Masyarakat Adat

Januari 2026 UU No 1 2023 tentang KUHP Diterapkan Masyarakat Adat Harus Mengenali Pasal Ranjau yang Dapat Menjerat Upaya Perlawanan Oleh Veni Siregar Senior campaigner Kaoem Telapak dan Koordinator Koalisi Kawal

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
10 Oktober, 2025
6:42 pm

Siaran Pers: Ekonomi Kerakyatan dan Pengakuan Masyarakat Adat

Jakarta 8 Oktober 2025 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggelar Diskusi Publik bertajuk Ekonomi Kerakyatan dan Pengakuan Masyarakat Adat di SleepLess Owl Jakarta Selatan Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
20 Agustus, 2025
4:16 pm

Siaran Pers: Deklarasi Masyarakat Kalimantan Barat dalam Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Deklarasi Bersama Masyarakat Adat Kalimantan Barat dalam Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat Pada 8 Agustus 2025 menjelang perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia Masyarakat Adat Komunitas Lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil

Baca Lebih Lanjut