Koalisi Masyarakat Sipil usul 9 poin untuk RUU Masyarakat Adat

#SahkanRUUMasyarakatAdat

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Tentang
Agenda
Kabar Terbaru
Mari Bertindak

Donasi

PUBLIKASI

Koalisi Masyarakat Sipil usul 9 poin untuk RUU Masyarakat Adat

Antara News
16 Desember, 2025
12:45 pm

Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan sembilan poin untuk diatur dalam RUU Masyarakat Adat pada rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/11). Kesembilan usulan tersebut meliputi tata cara pengadministrasian hingga penegakan hukum.

BAGIKAN ARTIKEL INI

Facebook

PrevSebelumnyaLegislator PKS Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan, Negara Harus Berpihak

SelanjutnyaKuatkan Sistem Ekonomi, Realisasikan UU Masyarakat AdatNext

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.

Postingan Terkait

Siaran Pers

Tim Koalisi
30 Januari, 2026
9:23 am

Siaran Pers: Masyarakat Adat 16 Tahun Tanpa Payung Hukum

Masyarakat Adat 16 Tahun Tanpa Payung Hukum Ancaman 038 Kriminalisasi Terus Berlanjut Segera SahkanRUUMasyarakatAdat Jakarta 20 Januari 2026 Selama 16 tahun Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat RUU MA dibahas tanpa

Baca Lebih Lanjut

Siaran Pers

Tim Koalisi
24 Desember, 2025
12:17 pm

PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT PADA 2025: Menanti Tindakan Nyata DPR dan Pemerintah kepada Masyarakat Adat

Jakarta 18 Desember 2024 Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat RUU MA pada tahun 2025 agar hak hak

Baca Lebih Lanjut

Publikasi

Gita Dwilaksmi Ramadhani, S.H., C.L.D.
24 Desember, 2025
11:44 am

Perkembangan Advokasi RUU Masyarakat Adat Tahun 2025

RUU Masyarakat Adat RUU MA kembali menjadi agenda penting pada tahun 2025 setelah lebih dari satu dekade berulang masuk Prolegnas tanpa pernah disahkan RUU ini diharapkan menjadi payung hukum nasional

Baca Lebih Lanjut